Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perumahan Rakyat agar mengevaluasi pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) terkait banyaknya Rusunawa terbangun yang belum termanfaatkan. Komisi V DPR juga minta pembangunan Rusunawa baru pada APBN Tahun 2012 dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang diyakini kemanfaatannya.

            Demikian salah satu kesimpulan rapat yang disampaikan Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Perumahan Rakyat dan jajarannya, Senin malam (6/6) di gedung DPR.

            Rapat yang berlangsung hingga tengah malam itu mengagendakan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2012 dan penyampaian program-program kementerian terkait.

            Pada kesimpulan selanjutnya, Komisi V DPR juga sepakat dengan Kementerian Perumahan Rakyat dalam melanjutkan penyusunan RKAK/L 2012 dengan tetap mengedepankan skala prioritas yang ditetapkan Kementerian Perumahan Rakyat dan masukan /aspirasi Anggota Komisi V DPR.

            Komisi V DPR juga mendesak kementerian ini untuk meningkatkan kuantitas dan alokasi anggaran untuk Program Perumahan Swadaya yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

            Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengatakan, usulan rencana kerja Kemenpera untuk memenuhi target RPJMN 2012 diusulkan sebesar Rp 5,8 triliun. Pagu indikatif setelah Trilateral meeting sebesar Rp 3,2 triliun ditambah Direktif Presiden pada saat Sidang Kabinet Rp 1,2 triliun, jumlah keseluruhan Rp 4,4 triliun. Dalam hal ini masih ada kekurangan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun.

            Suharso menambahkan, salah satu dasar kebijakan penyusunan program Kemenpera adalah Kontrak Kinerja pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat (RSH) bersubsidi, 180 tower Rusunami dan 650 twin block Rusunawa berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga pada 2012.

            Sementara Direktif Presiden diarahkan untuk peningkatan dan perluasan program pro rakyat klaster IV yaitu pembangunan rumah sangat murah dan rumah murah. Selain itu, juga untuk penanganan segera warga baru di kawasan perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste.

            Lebih jauh Suharso menjelaskan, Program Perumahan Pro Rakyat Kemenpera Tahun 2011-2014 direncanakan sejumlah 1.000.000 unit yang terdiri dari 350.000 unit rumah sangat murah dan 650.000 unit rumah murah.

            Tahun 2011 ditargetkan yang akan diselesaikan 100.000 unit rumah, tahun 2012 300.000 unit rumah, 2013 direncanakan 300.000 unit rumah dan tahun 2014 sebanyak 300.000 unit rumah.

            Rumah sangat murah dengan dana Bansos kurang lebih seharga Rp 5 – 10 juta, diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan hampir miskin seperti nelayan, petani, penggarap, buruh harian.

            Rumah murah dengan harga jual diperkirakan Rp 20 – 25 juta diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil seperti wira usaha, pekerja kontrak dan rumah murah untuk pelaku usaha mikro dan kecil berdaya beli, diperkirakan harga jual Rp 20 – 25 juta dan Rp 55 – 70 juta yang diperuntukkan bagi PNS, TNI, Polri, Pekerja swasta Jamsostek.

            Kementeriannya, kata Suharso, akan mengevaluasi pembangunan rusunawa yang belum termanfaatkan dengan pembangunan rusunawa yang lebih selektif agar ke depan tidak terjadi lagi banyaknya rusunawa yang belum termanfaatkan.

            Dalam kesempatan tersebut dia juga berharap dukungan Komisi V DPR RI untuk memperjuangkan kekurangan anggaran kementeriannya agar dapat memenuhi target RPJMN 2012. (tt)